a.

Sekretaris Daerah;

b.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi:

1.

Bagian Pemerintahan, terdiri atas:

a)

Kelompok Substansi Tata Pemerintahan;

b)

Kelompok Substansi Kerja Sama;

c)

Kelompok Substansi Administrasi Kewilayahan;

2.

Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri atas:

a)

Kelompok Substansi Bina Mental Spiritual, Kebudayaan, Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga;

b)

Kelompok Substansi Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan;

c)

Kelompok Substansi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;

3.

Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari:

a)

Kelompok Substansi Perundang-Undangan;

b)

Kelompok Substansi Konsultasi, Bantuan Hukum, dan Hak Asasi Manusia;

c)

Kelompok Substansi Dokumentasi dan Publikasi Hukum;

c.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi:

1.

Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri dari:

a)

Kelompok Substansi Perekonomian;

b)

Kelompok Substansi Pertanian, Kelautan, dan Sumber Daya Alam;

c)

Kelompok Substansi Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Proyeksi Pendapatan Daerah;

2.

Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari:

a)

Kelompok Substansi Penyusunan Program;

b)

Kelompok Substansi Pengendalian Program;

c)

Kelompok Substansi Evaluasi dan Pelaporan;

3.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari:

a)

Kelompok Substansi Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;

b)

Kelompok Substansi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

c)

Kelompok Substansi Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;

d.

Asisten Administrasi Umum membawahi:

1.

Bagian Umum terdiri dari:

a)

Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian

b)

Kelompok Substansi Perencanaan;

c)

Subbagian Keuangan;

2.

Bagian Protokol, Komunikasi Pimpinan, dan Rumah Tangga:

a)

Subbagian Protokol;

b)

c)

Kelompok Substansi Komunikasi Pimpinan;

Subbagian Rumah Tangga;

3.

Bagian Organisasi terdiri dari:

a)

Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;

b)

Kelompok Substansi Kinerja dan Reformasi Birokrasi;

c)

Kelompok Substansi Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan

e.

Kelompok Jabatan Fungsional.